TITIK NOL NUSANTARA

 

Titik Nol Ibu Kota Nusantara atau Titik Nol IKN adalah sebuah monumen yang terletak di kawasan Ibu Kota Nusantara¹. Monumen ini dibangun pada Februari 2022 yang merupakan awal dari pembangunan Ibu Kota Nusantara dan dimaksudkan untuk menjadi bagian dari Sejarah kebangkitan Indonesia menuju "Indonesia Emas 2045"¹.

Titik Nol Ibu Kota Nusantara berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur². Lokasi titik nol IKN Nusantara berada di Kecamatan Samboja dan Kecamatan Sepaku³. Titik Nol yang ditetapkan di IKN Nusantara adalah orde 0 (nol). Orde nol merupakan titik awal dalam membuat titik-titik lain, orde 1, 2 dan seterusnya⁴.

Pembukaan Titik Nol Ibu Kota Nusantara dimulai pada 14 Maret 2022 dengan Presiden Indonesia, Joko Widodo yang berkemah dengan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor di Titik Nol Ibu Kota Nusantara sebagai bagian dari rangkaian acara seremonial yang disebut “Ritual Kendi Nusantara”, yaitu penggabungan tanah dan air dari 34 provinsi yang ada di Indonesia¹. Ritual ini merupakan simbol dari Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan keberagaman di Indonesia¹.

Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah ibu kota masa depan Indonesia yang direncanakan akan diresmikan pada 17 Agustus 2024, bersamaan dengan perayaan hari kemerdekaan Indonesia ke-79¹. IKN direncanakan akan menggantikan Jakarta yang telah menjadi ibu kota sejak 1961¹.

IKN terletak di pantai timur pulau Kalimantan yang saat ini menjadi bagian dari provinsi Kalimantan Timur¹. IKN diperkirakan akan mencakup area seluas 2.560 km2, menampilkan lanskap berbukit, hutan, dan teluk¹. Ibu Kota Nusantara diharapkan akan menjadi daerah otorita yang bersifat khusus dan memisahkan diri dari provinsi Kalimantan Timur¹.

IKN memiliki delapan prinsip utama²:

1. Mendesain Sesuai Kondisi Alam
2. Bhinneka Tunggal Ika
3. Terhubung, Aktif, dan Mudah Diakses
4. Rendah Emisi Karbon
5. Sirkuler dan Tangguh
6. Aman dan Terjangkau
7. Kenyamanan dan Efisiensi melalui Teknologi
8. Peluang Ekonomi untuk Semua

Presiden RI Joko Widodo melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara pada Kamis, 10 Maret 2022². Pelantikan ini menandai babak baru penyelenggaraan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara².

Pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan memiliki beberapa dampak pada Jakarta:

1. Pengurangan Beban Jakarta: Jakarta saat ini sedang mengalami penurunan yang cepat akibat ekstraksi air tanah yang tidak terkendali, sedimentasi sungai, dan kenaikan permukaan laut¹. Dengan pemindahan ibu kota, beban pada Jakarta dapat berkurang¹.

2. Pengurangan Demonstrasi: Pemindahan ibu kota juga dapat meminimalisir gangguan ekonomi akibat faktor keamanan karena banyaknya aksi demonstrasi².

3. Pembangunan Infrastruktur: Pembangunan IKN Nusantara dapat mendorong kegiatan ekonomi melalui investasi infrastruktur di wilayah IKN dan sekitarnya³.

4. Perdagangan Antar Wilayah: Pembangunan IKN juga dapat mendorong perdagangan antar wilayah³.

5. Penciptaan Lapangan Kerja: Pembangunan IKN dapat membuka kesempatan penciptaan lapangan kerja, sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja³.

Namun, perlu diingat bahwa dampak ini masih merupakan prediksi dan dapat berubah seiring dengan perkembangan dan implementasi rencana pemindahan ibu kota.

Jakarta direncanakan akan kehilangan statusnya sebagai ibu kota Indonesia pada 17 Agustus 2024, bersamaan dengan perayaan hari kemerdekaan Indonesia ke-79. Pada saat itu, Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan resmi menjadi ibu kota baru Indonesia.

Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN):

1. Kendala Izin dan Proses Konstruksi: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat adanya kendala di pengurusan izin hingga proses konstruksi yang bentrok¹.

2. Pembangunan Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur dasar seperti menara hunian, jalan tol, dan gedung pemerintah pusat merupakan tantangan besar. Hingga Mei 2023, perkembangan pembangunan tahap 1 IKN telah mencapai 29%².

3. Pembiayaan: Proyek ini membutuhkan total anggaran sekitar USD 32,7 miliar untuk menyelesaikan. Sekitar 80% dari pendanaan diharapkan berasal dari investasi swasta².

4. Pembangunan Berkelanjutan: IKN berjanji akan menjadi kota perkotaan yang berkelanjutan dan hijau. Namun, mewujudkan visi ini tentunya bukanlah hal yang mudah dan memerlukan inovasi serta tantangan dalam pembangunan smart city³.

5. Investasi: Dalam iklim investasi yang menantang selama pemilihan dan perlambatan ekonomi global, pembuat kebijakan Indonesia perlu memberikan kejelasan investasi melalui sumber informasi yang jelas dan terkoordinasi dengan baik dalam memberikan pembaruan kemajuan².

6. Pemantauan Hukum: Dari sisi investor, pemantauan tambahan atau revisi dari Undang-Undang 3/2022 akan sangat penting dalam menavigasi peluang investasi di IKN².

Presiden RI Joko Widodo melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara pada Kamis, 10 Maret 2022. Mereka berdua memimpin proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pelantikan ini menandai babak baru penyelenggaraan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara.